Bogor,reportaseindoneaia.id | Mosi tidak percaya terhadap Musda XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor, yang telah dilayangkan Kandidat Ketua DPD KNPI Hasyemi Faqihudin, akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP),

Hal itu diungkapkan Hasyemi Faqihudin kepada wartawan pada tgl 29/7

Advertisement

“Musda XIV yang digelar kemarin tidak mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan, seperti Ketetapan AD/ART dan PO Kongres Papua 2015,” katanya.

“Steering Commite (SC) tidak mampu membuat Rapimda hingga Musda yang sesuai Misalkan, tidak ada verifikasi akurat atas kepesertaan OKP (Organisasi Kepemudaan) yang terdaftar dalam naungan di bawah DPP KNPI,” terang Hasyemi.

Tidak ada transaparansi, kata dia, tidak ada menghasilkan formatur ketua terpilih karena OKP tidak dilibatkan sebagai pemegang saham KNPI, dan tentu OKP yang harus dibawah naungan DPP KNPI.

“Namun di Kabupaten Bogor banyak OKP liar dan tidak bernaung di bawah DPP KNPI,”Ungkapnya

“Maka sebab itu, kami kemarin sudah melayangkan mosi tidak percaya ke DPD Jabar (Jawa Barat), dan juga akan disampaikan ke DPP KNPI. Sebab, jika Musda tidak diulang akan berdampak besar pada kemajuan kepemudaan. Pemuda jangan dibiasakan tipu menipu, karena bagaimana pun pemuda tulang punggung penerus masa depan.”pungkasnya

Terpisah, Ketua Front Pemuda Muslim Maluku Bogor Raya, Bahri Warhangan yang akrab di sapa Ari mengatakan, KNPI Musda tidak menghasilkan ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor yang baru,

Lanjut Ari, tidak ada pemilihan, tidak ada LPJ (Laporan Pertangung Jawaban) dan panitia tidak mengakomodir OKP lain,

“Banyak OKP yang tidak diikut sertakan dalam pemilihan, padahal sudah mengikuti verifikasi, dan bukan sebagai peninjau tapi pemilih,” kata Ari.

Menurut Ari, Seharusnya DPP KNPI Jabar bisa selesaikan perbedaan ini. Jangan biarkan OKP berkubu-kubu, serta ia meminta agar memberikan pelajaran terkait anggaran AD/ART bukan hanya memberikan SK tanpa melihat kebawah.

BACA JUGA :   Dana Bagi Hasil Sawit Dibahas Saat Rapat APPSI

“Saya mencurigai Panitia melanggar AD/ART, dan Panitia tidak melaksanakan Rapimda (Rapat Pimpinan Daerah), hasil Rapimda tidak dilaksanakan oleh panitia Musda (Musyawarah Daerah),” ujar Bahri Warhangan.(agus)