Cibinong,reportaseindonesia.id | Dalam massa pandemi Covid-19 saat ini Anggota DPRD Kota Depok Komisi C melaksanakan kegiatan kunjungan kerja salah satunya berkunjung ke DPRD Kabupaten Bogor, terkait pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga Ibu Kota.

Saat ditemu disela kunjungannya, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Masturo dari Fraksi Gerindra menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya dihadapan awak media

Advertisement

“Hari ini kunjungan terkait dengan infrastruktur dalam keadaan covid 19 kami ingin menggali informasi terhadap kegiatan program kegiatan di Kabupaten Bogor yang telah di dianggarkan di tahun 2020 sudah sejauh mana realisasi dalam pembangunan yang telah dianggarkan lalu terhadap pergeseran pergeseran anggaran tentunya sama lah kami pun di Depok menganggarkan pergeseran dari kegiatan itu sekitar 5,1 M maka kami mau tanya di Kabupaten Bogor seberapa nilainya dari pergeseran-pergeseran yang ada di Kabupaten Bogor khususnya seperti itu,” tutur Edi.

Menanggapi perihal adanya penolakan Pansus yang diusulkan fraksi Gerindra dan PDIP, dirinya merasa prihatin terhadap aksi penolakan tersebut

“Kami prihatin juga pada teman-teman fraksi lain kenapa mereka menolak bahkan, mereka menginginkan hanya pengawasan saja padahal di situ kan ada yang cukup besar diserap ya kita anggarkan ratusan miliar. Kami tetap berusaha untuk menggali transparansi anggaran karena memang di lapangan belum memuaskan masyarakat kita anggaran besar tapi tidak dan tidak dirasakan masyarakat seperti itu,” jelasnya.

Langkah yang di ambil dari teman-teman di Gerindra dan PDIP gencar menggali informasi terkait serapan anggaran, sudah sejauh mana dan apa saja yang mereka sudah realisasikan sedangkan kalau Bansos dan lain sebagainya itu kan datanya akurat ya

“Tapi kalau untuk yang lain-lain untuk penanganan dan sebagainya itu kan anggarannya kadang siluman juga kayak gitu jadi butuh butuh transparansi dari gugus, bahwa anggaran sekian banyak ini terserapnya untuk apa saja.”

BACA JUGA :   Warga Keluhkan Pungutan PTSL, Komisi A DPRD Kota Depok Bakal Lapor Ombudsman

Kita minta kejelasan sesuai dengan tugas dan fungsinya Gugus terhadap pengelola anggaran karena jujur berapapun nilainya untuk Covid ini kita sah-sah saja dan memang Presiden sendiri juga menginstruksikan bahwa seberapapun angkanya ketika kebutuhan covid ini terselesaikan dibolehkan seperti itu makanya PDIP-Gerindra penasaran anggaran sebesar itu untuk apa aja dan sudah berapa yang terserap berapa persen sudah terserap dia minta pertanggung jawabannya, fraksi lain yang menolak mereka hanya butuh pengawasan ya silakan mereka punya cara kami punya cara,” pungkasnya. (agus)