Depok, reportaseindonesia.id | Komisi B DPRD Kota Depok menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan dan perumusan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi B, Hamzah, dalam acara sosialisasi Tugas dan Wewenang Komisi B DPRD Depok yang berlangsung di Cimpaeun, Tapos, Minggu (2/3/2025).
“Kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan ekonomi daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kota Depok,” ujar Hamzah.
Salah satu fokus utama Komisi B adalah melindungi dan memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hamzah menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk permodalan, pelatihan, maupun kemudahan regulasi.
“Kami ingin menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM agar mereka dapat berkembang dan bersaing secara sehat,” katanya.
Selain itu, Komisi B juga memberikan perhatian khusus pada sektor ketahanan pangan, pertanian, dan peternakan. Hamzah menilai bahwa intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani serta peternak lokal.
“Kami terus mendorong program-program yang memperkuat sektor pertanian dan peternakan, termasuk pemberian subsidi dan pelatihan bagi para pelaku usaha,” tambahnya.
Dalam bidang keuangan daerah, perpajakan, dan retribusi, Komisi B berkomitmen untuk mengawasi penggunaan anggaran secara transparan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Hamzah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada kepentingan warga.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan Kota Depok,” tegasnya.
Tak hanya itu, Komisi B juga mengawal pengelolaan aset daerah agar dilakukan secara transparan dan optimal. Hamzah mengingatkan agar tidak ada aset pemerintah yang terbengkalai atau disalahgunakan.
“Semua aset daerah harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Di sektor penanaman modal dan dunia usaha, Hamzah menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan transparan untuk menarik investor ke Kota Depok. Namun, ia juga mengingatkan bahwa investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Investasi itu penting, tetapi kami pastikan manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat Depok,” ujarnya.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian serius Komisi B. Hamzah menilai bahwa potensi wisata Depok masih dapat dikembangkan lebih jauh untuk meningkatkan PAD.
“Depok memiliki potensi wisata berbasis budaya dan lingkungan yang sangat besar. Kami mendorong agar ada pengelolaan yang lebih baik untuk menarik wisatawan,” jelasnya.
Ke depan, Hamzah memastikan bahwa Komisi B akan terus memperkuat pengawasan dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada warga Depok.
“Kami akan terus turun ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami buat benar-benar bermanfaat bagi warga Depok,” pungkasnya.
Dengan semangat keterbukaan dan keberpihakan pada rakyat, Komisi B DPRD Kota Depok bertekad untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga. (Agus)
