Depok, reportaseindonesia.id|Suara warga Kecamatan Cilodong menggema keras dalam kegiatan reses Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, pada Rabu (1/10).
Bertempat di Jl. Swadaya RT. 04 RW. 02 Kelurahan Kalibaru, Hamzah tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif warga dalam mengawal program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok demi memastikan pembangunan berjalan merata dan tepat sasaran.
Dalam dialog yang berlangsung akrab namun serius itu, isu-isu krusial langsung mengemuka. Keluhan tertinggi yang menjadi prioritas mendesak adalah perbaikan drainase di titik-titik rawan genangan.
“Rata-rata aspirasi masyarakat adalah perbaikan drainase. Ini penting untuk kita kawal bersama agar terintegrasi dengan program pemerintah kota, sehingga benar-benar efektif mengurangi genangan,” ujar Hamzah, yang langsung mencatat sedikitnya lima titik prioritas perbaikan, termasuk di RT 03/02 dan RT 04/01.
Tak hanya infrastruktur, berbagai tuntutan lain juga disampaikan, mulai dari program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengelolaan sampah yang lebih baik, hingga penguatan keamanan lingkungan. Hamzah pun memberikan penekanan khusus pada beberapa program vital:
Ia mendorong pemanfaatan penuh program Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh warga Depok memiliki akses dan jaminan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali.
Warga didorong untuk aktif menjaga kebersihan, termasuk mengelola minyak jelantah (mijel), serta menghidupkan kembali siskamling untuk keamanan bersama.
Secara mengejutkan, Hamzah juga menyoroti perlunya pendataan ulang warga kontrakan. Ia memastikan langkah ini bukan untuk membatasi, melainkan demi menjaga lingkungan tetap kondusif dan setiap warga dapat terpantau dengan baik.
Poin penting lain yang disampaikan Hamzah adalah mengenai program Dana RW Rp300 Juta yang kini telah berjalan. Ia berupaya meluruskan miskonsepsi di masyarakat.
“Paradigma yang harus dipahami adalah dana RW bukan dana cash (tunai). Mekanismenya lewat musyawarah warga, diproses kelurahan, lalu dikerjakan Pemkot. Jadi jangan salah paham,” tegasnya.
Dana tersebut adalah program berbasis usulan RT/RW yang diverifikasi sebelum direalisasikan oleh pemerintah kota.
Di akhir kegiatan, legislator ini juga mengimbau RT dan RW untuk lebih proaktif mendata warga kurang mampu agar dapat masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memastikan bantuan sosial pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
Mengakhiri reses yang dihadiri Lurah, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan kader, Hamzah menutup dengan pesan yang menyentuh hati.
“Harapan saya, selama kita menjabat, hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain,” tutupnya, sembari mencontohkan program kerakyatan unggulan Wali Kota seperti RASA (sekolah gratis dari SD hingga SMA tanpa biaya sepeser pun).
Aspirasi yang telah terkumpul ini kini akan dibawa Hamzah ke gedung DPRD untuk diperjuangkan dan diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kota Depok berikutnya. (Agus)
