434 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini
Depok,reportaseindonesia.id | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok menggelar kegiatan forum rencana kerja 2021 di Hotel Bumi Wiyata, Jl. Margonda Raya, Beji, Depok, dengan mengusung tema “Implementasi Managemen Kinerja Menuju Depok yang Lebih Unggul”. Rabu (26/02/2020)
Ditemui seusai Kegiatan , Kepala BKPSDM Kota Depok, Supian Suri mengatakan, tiga isu strategis yang dimaksud, terkait implementasi sistem penilaian kinerja aparatur yang terukur dan transparan, peningkatan kopetensi aparatur dalam rangka pelayanan publik yang profesional dan penataan berdasarkan Anilis Jabatan ABK dan standar kopetensi jabatan
Lebih lanjut Supian Suri mengatakan, akuntabel dan mudah di gunakan, di level Kota hingga kelurahan dan pengembangan sistem penilaian kinerja aparatur berbasis teknologi, penataan aparatur berdasarkan jnalisa jabatan, analisa beban kerja, dan standar kompetensi jabatan
“Kita sudah menganggarkan sekitar Rp 21 miliar lebih, hal ini guna mewujudkan tiga fokus pembangunan BKPSDM Kota Depok di tahun 2021 mendatang, ke dalam 6 program prioritas dengan 47 kegiatan, dan yang paling besar yaitu 18 miliar di peningkatan SDM, “ujar Supian.
Dikatakannya, enam program yaitu berupa peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, serta pembangunan atau pengembangan teknologi informatika. Sisanya, terkait peningkatan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas SDM, dalam mengimplementasikan manejemen kinerja menuju Depok yang unggul
Paling banyak peningkatan kualitas ASN, ada 29 kegiatan. Di antaranya, berupa diklat kepemimpinan, pelatihan pengelolaan barang milik daerah atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat,” katanya.
Dikatakannya, meningkatnya kompetensi dan kinerja ASN dilihat dari persentase pegawai yang memiliki sertifikat peningkatan kompetensi manajerial atau teknis, sebesar 76 persen. Atau persentase ASN dengan nilai prestasi kerja kategori baik, sebanyak 90 persen.
“Adapun indikator kualitas manajemen pemerintahan yaitu mendapatkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan nilai BB,” pungkasnya. (agus)
