Kampar, reportaseindonesia.id | Pemerintah desa ( Pemdes) Bandur Picak menggelar musyawarah desa LKPJ ( Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ) dan LPPD ( Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) tahun anggaran 2025, bertempat diaula kantor desa Bandur Picak, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Senin pagi (23/2/2026).
Hadir dalam acara tersebut, Kepala desa Bandur Picak,Rais Adli, SE,Sy,ME beserta jajarannya, Pendamping Lokal Desa, ketua BPD, Abdullah, S.Hum beserta anggota, LPM , tokoh pemuda dan Direktur Bumdes Dian Koto beserta anggota.
Ketua BPD desa Bandur Picak, Abdullah,S.Hum dalam penyampaiannya mengatakan, Mari kita sama – sama mendengar, memperhatikan betul atau tidak , lengkap tidak laporan dari pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan dengan penggunaan anggaran tahun 2025.
” Secara tugas tupoksi kami selaku BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) Bandur Picak telah kami jalankan untuk melihat semua kegiatan – kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa Bandur Picak , tutupnya.
Sementara itu kepala desa Bandur Picak, Rais Adli, SE,Sy,ME dalam pemaparannya menyebutkan , Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( LPPD) Bandur Picak tahun anggaran 2025 kepada masyarakat desa Bandur Picak melalui BPD dalam rangka Transparansi pemerintah desa Bandur Picak selama tahun 2025 .
” Serta sudah menjadi mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas – tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa meliputi pembangunan, kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2025, ucap Rais Adli.
Rais Adli melanjutkan, Setelah dilaksanakan penggunaan keuangan desa tahun 2025 terdapat Silpa atau anggaran yang tidak dibelanjakan , yang pertama sebesar 45 Juta rupiah yang bersumber dari Dana Desa (DD) atas kegiatan pengadaan barang untuk program desa Digital dengan keterangan tidak dibelanjakan.
Kedua , Sebesar 1,7 juta rupiah yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ( ADD)dan ini kemarin diperuntukkan untuk Bimtek pengadaan barang dan jasa , karena tidak ada yang mau berangkat perangkat desa bandur picak maka dana kita Silpakan.
” Yang ketiga sebesar 1 juta rupiah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus atau BKK provinsi Riau karena anggaran yang ditransfer cuma 25 juta ,sisa uang 1 juta dan tidak ada yang cocok untuk kita belanjakan di APBDes yang sesuai angka 1 juta rupiah, papar Rais Adli.
Untuk kemajuan desa dan kami atas nama pemerintah desa bandur picak mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT memberkahi setiap perjalanan kita.
” Tak ada gading yang tak retak, begitu juga selama saya beserta perangkat desa disaat melaksanakan tugas pasti tidak lepas dari kesalahan serta kekhilafan.
Kami mohon agar dibukakan pintu maaf dan selanjutnya mari kita bersama membangun desa dengan semangat kebersamaan , pungkasnya.
Penulis: Hargono
