Depok,reportaseindonesia.id | Kasus dugaan korupsi di lingkungan Damkar Kota Depok yang viral beberapa waktu lalu menuai tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kota Depok.
DPD PSI Kota Depok sangat kecewa atas kabar viral yang terjadi dalam tubuh Damkar, hal ini kami dapat dari media sosial Kota Depok dan dalam waktu singkat menjadi pemberitaan di media nasional
“Jika hal ini benar, ini menambah panjang catatan mengenai Kota Depok yang selalu dicitrakan baik oleh Pemerintah Kota Depok justru dalam kenyataannya berbanding terbalik dengan realita yang ada” ujar Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra.
Terkait kasus ini harus menjadi catatan serius bagi Pimpinan Pemerintah Kota Depok yang belum lama dilantik Bapak Mohammad Idris sebagai Walikota dan Wakilnya Bapak Imam Budi Hartono, justru dengan adanya kasus ini justru membuka aib Pemkot yang lain yaitu pembayaran upah tenaga Damkar yang jauh di bawah dari UMR Kota Depok sebesar Rp.4.339.514, dari informasi yang tersebar melalui media sosial yang beredar upah yang diterima tenaga honorer Damkar dibawah Rp.2.000.000 itu pun masih ada potongan yang diduga dilakukan oknum pimpinan Damkar, hal ini mengecewakan dan jauh dari kata adil.
“Belum lagi masalah Alat Pelindung Diri untuk Petugas Damkar yang juga disoroti dipemberitaan media sosial, yang tidak sesuai dengan standar kerja yang ada, dan pengadaan barang membutuhkan waktu yang lama bahkan terkesan permohonan Tim Damkar dilapangan diabaikan,” imbuhnya.
Sedangkan perhatian dan pernyataan dari Pimpinan Kota Depok terlihat tidak serius dan selalu mengabaikan permasalahan yang terjadi, ditambah lagi buruknya gaya komunikasi pimpinan Pemerintah Kota Depok terutama dalam menjawab pertanyaan dari wartawan yang terkesan hanya menghindar, sikap-sikap ini seperti menjadi patern.
“Dalam beberapa kasus sikap menghindar dari pertanyaan masyarakat Bapak Walikota dan wakilnya tidak menjawab dengan sikap yang baik sebagai seorang pemimpin dalam memimpin pemerintahan yang kompleks dan majemuk, dalam waktu yang hampir bersamaan jawaban terkait amblasnya jalan GDC yang letaknya persis diseberang Kantor Damkar Kota Depok yang tidak jauh dari Gedung DPRD dan beberapa ratus meter dari DPD PSI Kota Depok, tampak sekali pimpinan Kota Depok seperti tidak siap dalam menjalankan tugasnya, seperti lama waktu pengerjaan perbaikan dan hal tekhnis lain yang memang menjadi ciri khas cara kerja Pemerintah Kota Depok yang lebih dari 15 tahun,” tuturnya melalui keterangan tertulis (17/04/2021)
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, Seperti yang kami prediksi sebelumnya, Kota Depok tidak akan menjadi lebih baik jika pemimpinnya terus bekerja dengan pola yang sama seperti ini, karena itu sejak awal bahkan jauh sebelum pemilu yang lalu kami sudah menyatakan berseberangan dengan partai pengusung Pemkot yang hari ini menjadi pimpinan terpilih, oleh karena itu setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota pada awal 2021, kami mencoba menggaungkan #daruratdepok di platform media sosial PSI yang menjadi pernyataan sikap kami bahwa akan ada kedaruratan secara manajerial pemerintahan di Kota Depok ini selama 20 Tahun sehingga menyebabkan Kota Depok tertinggal jauh dari kota-kota satelit lain yang mengelilingi Ibukota Jakarta.
Dalam kesimpulannya Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok menyatakan “Kasus Damkar ini hanyalah bongkahan kecil dari gunung es yang menjadi permasalahan di Kota Depok, dan memicu kami PSI Kota Depok menyatakan #daruratdepok dalam kolom media sosial kami sebagai wujud rasa cinta dan kepedulian kami terhadap Kota Depok, untuk membangun Kota Depok betul-betul maju dalam segala hal tidak hanya menjadi jargon politik yang selama ini diberikan ke publik namun juga dapat dirasakan secara nyata bagi warga Kota Depok,” pungkasnya. (red)
