Jakarta,reportaseindonesia.id | Sehubungan dengan adanya bencana banjir dan tanah longsor diberbagai daerah di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) guna mengantisipasi terjadinya banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten digelar di gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (07/01/2020)
Rapat yang dipimpin Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo turut dihadiri Perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Pemkot Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, Pemkab Cianjur, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, BMKG, dan BNPB.
Dalam kesempatan ini Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan tiga poin yang disepakati untuk mengantisipasi banjir
“Kita sepakat bahwa terkait bencana banjir kemarin ke depan ada tiga hal, yang pertama pasca bencana kita penanganan tanggap darurat, yaitu menyelesaikan dari permasalahan yang ada khususnya para warga diberikan bantuan dan sebagainya,”ujar Hadi seusai rapat.
Kesepakatan berikutnya adalah diperlukan keterpaduan pemerintah pusat dengan daerah untuk mengantisipasi banjir, Kesepakatan ini didorong untuk segera disikapi oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Kemudian yang kedua, tentunya antisipasi banjir mendatang karena musim hujannya belum selesai, ini keterpaduan dari pemerintah dengan kementerian dan lembaga akan segera menyikapi secara terpadu,”imbuh Hadi.
Kesepakatan terakhir ialah berkaitan dengan penganggaran dan perencanaan APBD 2020 di setiap daerah. Kemendagri mendorong anggaran yang dirasa belum tepat untuk direvisi.
“Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan program jangka pendek dan menengah khususnya di dalam penganggaran dan perencanaan penganggaran APBD 2020 sehingga yang belum tepat nanti kami lakukan revisi,” pungkas Hadi.
Saat dihubungi via pesan singkat whatsapp Sekda Kota Depok Hardiono menambahkan, sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota kita harus siap dengan segala bentuk kemajuan, ditambah Kota Depok termasuk salah satu wilayah yang terkena dampak banjir diawal tahun.
“Hasil rapat koordinasi ini nantinya akan kita bawa kedalam perencanaan tata ruang Depok, menjadi juru bicara Pemkot Depok saya melaporkan bencana banjir dan longsor kepada Sekjen Kemendagri,”imbuh Hardiono
Untuk bantuan tanggap darurat bencana dari Provinsi 1M. untuk infra struktur diusulkan ke Gubernur Jaawa Barat senilai Rp 77.900.000.000,”pungkasnya. (agus)
