PLN Jangan Sampai Rampok Uang Rakyat Melalui Tagihan Listrik

  • Bagikan

Pekanbaru ,reportaseindonesi.id | Tagihan listrik beberapa hari terakhir jadi pembicara publik dan Kenaikannya dinilai di luar kewajaran hingga mencapai 400% persen.

Kenaikan yang besar itu mengundang kecaman dari banyak pihak dimana Salah satunya datang dari anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat yang mengecam adanya informasi tersebut.

Syahrul Aidi saat dihubungi pada Jumat (5/6/2020)kemarin menyampaikan bahwa menyayangkan tindakan PLN yang tiba-tiba menaikkan tagihan listrik tersebut tanpa pemberitahuan kepada pelanggannya.

“Sejak kemarin saya mendapatkan informasi terus menerus dari warga bahwa mereka tagihan listrik mereka naik berkali lipat dari biasanya.
Ada yang awalnya 300 ribu dan sekarang tiba-tiba menjadi 600 ribu.

” Bahkan informasinya ada yang sampai jutaan, kata Syahrul Aidi Via Telepon.

Dia meminta agar PLN segera memberikan kebenaran informasi atas hal itu dan jika memang informasi itu benar maka dia sangat menyayangkan.

“Kita minta PLN segera memberikan jawaban ke publik dan Jika kenaikan yang drastis ini karena disengaja maka kita sayangkan bahwa PLN seakan-akan merampok uang rakyat melalui tagihan.

Apalagi ini disaat badai pandemi Covid-19 merusak ekonomi negara” tegas Syahrul Aidi.

Menurut Syahrul Aidi sebaiknya pemerintah melalui PLN ( Perusahaan Listrik Negara ) jangan sampai menaikkan semua tarif baik itu listrik, BBM, LPG, atau lainnya disaat ekonomi yang sedang merosot tajam ini dan PLN harus menjadikan UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai panduan untuk pelayanan yang terbaik

“Jangan sampai PLN mengkambing hitamkan WFH dimasa Pandemi Covid 19 sebagai acuan kenaikan karena pemakaian over ditengah masyarakat sehingga lupa menunaikan kewajiban serta memberikan hak warga sebagaimana tercantum dalan Pasal 4 UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasanya konsumen berhak atas kenyamanan, arus informasi yang benar, didengarkan pendapatnya dan hak dilayani secara benar serta jujur.

BACA JUGA :   Babinsa Koramil 04/ Pkl Kuras Kawal Pembagian BLT- DD Desa Betung

PLN harus taat Hukum serta berlaku Profesional sebagai BUMN yang menjalankan pelayanan kepada bangsa dan negara sebab kasihan Rakyat tatkala pemaksaan kewajiban setiap bulannya selalu diakali dengan perhitungan bisnis yang serampangan” tandas politis muda PKS ini.

Penulis : Hargono / rls

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 × 1 =