Jakarta,reportaseindonesia.id | Terkait kasus Damkar, Dr. H. Razman Arif Nasution, SH, S.Ag, MA, (Ph.D) selaku Kuasa Hukum Sandi Butar Butar hari ini menggelar jumpa pers di kantor RAN Law Firm TO 2, Rasuna Office Park 3, Epicentrum, Kuningan Jakarta Selatan. Senin (19/04/2021)
Dalam kesempatan ini, Razman Arif Nasution selaku Kuasa Hukum Sandi mengatakan, pihaknya sudah resmi diminta sebagai Kuasa Hukum dari Sandi Butar Butar
“Kami sudah resmi menerima kuasa dari Sandi Butar Butar. Tindakan dari saudara Sandi sudah menyita perhatian publik beberapa waktu lalu, menurut kami itu sangat luar biasa dan patut di kategorikan sebagai pahlawan muda untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan jabatan yang tentu saja kalau tidak dicegah akan berlangsung secara terus menerus,” ujar Razman saat menggelar jumpa pers di kantor RAN Law Firm.
Lebih lanjur, Razman menjelaskan, Yang kedua bahwa menurut sandi ada beberapa hal yaitu adanya dugaan mark up harga sepatu pemadam kebakaran dan PDL (pakaian dinas lapangan) ini terjadi sejak tahun 2018. Dan terkait dengan pengadaan sepatu, baju dan peralatan lain diluar mobil dinas diluar mobil pemadam kebakaran itu telah dilaporkan oleh ketua PWD (Paguyuban Wartawan Depok) ke Kejaksaan Negeri Depok.
“Dipagu anggaran harga sepatu itu 850 ribu dan ternyata setelah di cek harga sepatu hanya sekitar 300 hingga 400 ribuan setengah dari pagu. Jadi 1 sepatu bisa diduga di markup 500 ribu kali 150 karyawan Damkar tahun 2018-2019 sebelum covid,” jelasnya.
Kemudian tentang honor itu tertulis diterima 1,7 juta dalam anggaran tapi yang diterima itu hanya 850 ribu dan itupun menggunakan dana covid dan baru sekali diterima.
“Diterima baru sekali tapi anggaran sudah berjalan selama setahun dan dia cek ke teman-temannya di Damkar lain itu sudah minimal 3 kali pencairan, sedangkan mereka baru sekali. Oleh karena itu maka terkait pemotongan pengadaan dan lain-lain kita hari ini tidak memenuhi undangan dari inspektur jenderal departement dalam negeri karena itu adalah fungsi pengawasan internal sementara masalah ini sudah masuk ke ranah hukum,” terangnya.
Saudara sandi dan teman-temannya ternyata banyak mendapat tekanan, video, rekaman-rekaman telah dibuka tadi dan itu kita duga suruhan dari kepala dinas.
Dirinya juga berharap, yang paling penting dalam kasus ini kami minta agar Kejaksaan Negeri Depok dan Polres Metro Depok untuk mengusut tuntas kasus ini karena dari langkah yang dan cerita dari saudara sandi kepada kami, kami menduga ini melibatkan orang tertinggi di Kota Depok.
“Dan kalau ini terjadi maka kami berharap pimpinan tertinggi yang di maksud yaitu Walikota Depok harus di periksa. Dan dulu Damkar Depok ini pernah bermasalah secara nasional. Dulu mobilnya yang bermasalah, bukan tidak mungkin ada korupsi kan,” pungkasnya.
Penulis: Agus Suyono
