Depok, reportaseindonesia.id|Kemacetan parah yang melanda Jalan Raya Sawangan kembali menjadi sorotan publik. Anggota DPRD Provinsi Jabar sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, menyayangkan lambannya pemerintah kota dalam mengatasi masalah ini.
Dalam keterangannya, baru-baru ini, Pradi mengungkapkan bahwa usulan untuk mengatasi kemacetan Sawangan sebenarnya sudah diajukan sejak masa jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Depok. Namun, hingga kini belum ada realisasi yang signifikan.
“Usulan dari pemerintah kota, sebetulnya sudah diajukan di zaman saya ke pemerintah pusat. Tinggal dorongan saja sebetulnya. Tapi kita kurang hutting. Harus diburu,” kata Pradi.
Pradi juga menyoroti anggaran yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran jalan. Menurut perhitungannya saat itu, anggaran yang diperlukan mencapai hampir Rp2 triliun.
Kendati demikian, ia menilai bahwa proyek ini bisa dibagi menjadi beberapa tahap atau melibatkan kerjasama dengan pemerintah pusat.
“Mungkin bisa saja pembebasannya dari pemerintah kota, pelaksanaan pembangunannya dari pusat,” usul Pradi.
Kritik pedas Pradi ini semakin menguatkan pandangan publik bahwa pemerintah kota dinilai kurang serius dalam menangani masalah kemacetan yang telah berlangsung lama.
Ketidakmampuan dalam mengupayakan solusi yang efektif dan berkelanjutan membuat masyarakat semakin resah dan frustasi.
Calon Wali Kota Depok nomor urut 2, Supian Suri, menyoroti kondisi kemacetan parah di Jalan Raya Sawangan yang selama ini minim perhatian. Ia menilai, masalah ini muncul akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait status jalan nasional tersebut.
“Depok tidak dibangun komunikasi itu. Jalan Raya Sawangan dibiarkan, katanya jalan nasional. Gak akan selesai kalau kita enggak proaktif datang ke pusat, ke menteri, ke DPR RI,” ujar Supian, Sabtu (5/10/2024).
Supian menegaskan, solusi atas kemacetan di Jalan Raya Sawangan hanya bisa tercapai melalui kolaborasi intensif dengan pemerintah pusat. Ia berkomitmen, jika terpilih menjadi Wali Kota Depok, dirinya akan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kita harus proaktif, datang ke pusat dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Ini tanggung jawab pemerintah, dan saya berkomitmen untuk menyelesaikannya,” tegas Supian.
Salah satu langkah yang akan dilakukan, menurut Supian, adalah melobi kementerian terkait guna mendapatkan alokasi anggaran pembangunan serta perbaikan infrastruktur di Jalan Raya Sawangan. Ia mencontohkan kota Bekasi yang berhasil melakukannya, dan yakin Depok bisa mengikuti jejak tersebut.
“Kalau Bekasi bisa, kenapa Depok tidak? Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan untuk bekerja sama dengan pusat,” ungkapnya.
Selain soal infrastruktur, Supian juga menyebut bahwa kemacetan di Depok disebabkan oleh masalah tata kota yang perlu segera dibenahi.
Lebih jauh, Supian juga menekankan pentingnya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Depok, yang sudah 25 tahun belum terwujud. Menurutnya, BLK akan membantu meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama lulusan SMK yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Peran BLK ini penting untuk mendata dan melatih anak-anak kita yang belum bekerja,” jelasnya.
Supian juga menegaskan, di bawah kepemimpinannya nanti, pemerintah akan hadir untuk memastikan akses pendidikan dan pekerjaan bagi warga Depok. “Tidak boleh ada yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya. Pemerintah harus hadir, membela warganya,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus aktif dalam mencarikan lapangan kerja bagi warga Depok, baik di dalam maupun di luar kota, bahkan hingga ke luar negeri. “Pemerintah harus berkomitmen hadir di setiap fase kehidupan warganya, dari pendidikan hingga pekerjaan,” lanjutnya.
Supian berharap program-program yang ditawarkannya dapat mendapat dukungan dari masyarakat Depok pada Pilkada 2024. “Saatnya kita bergerak maju untuk Depok yang lebih baik,” pungkasnya. (Agus)
