Depok, reportaseindonesia.id | Kabar gembira bagi warga Jawa Barat! Pemerintah mengambil langkah revolusioner untuk melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari ancaman banjir dan erosi. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan solusi cerdas: penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk tanah di sempadan sungai.
“Tanah di garis sempadan sungai akan menjadi milik negara dan dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” ungkap Menteri Nusron usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Balai Kota Depok. Langkah ini akan mendaftarkan tanah atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan HPL di bawah BBWS.
Dengan sertifikat ini, tanah sempadan sungai otomatis menjadi aset negara. Ini membuka jalan bagi pengelolaan ekosistem yang lebih baik dan terhindar dari pembangunan liar yang memperparah banjir.
Menteri Nusron menegaskan akan menindak tegas sertifikat yang terbit secara ilegal di sempadan sungai.
“Kami akan kaji setiap kasus. Jika ada kecurangan, sertifikat akan dibatalkan. Namun, jika prosesnya benar, akan ada ganti rugi yang adil,” tegasnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik solusi ini. “Ini langkah strategis yang akan memperlancar normalisasi dan pelebaran sungai,” ujarnya.
Rakor yang dihadiri para pejabat se-Jawa Barat ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menata ruang wilayah.
Rakor ini, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjadi momentum penting bagi perbaikan tata ruang di Jawa Barat. Para Wali Kota/Bupati, Kepala Dinas BMPR/SDA, dan Kepala Pertanahan se-Jawa Barat turut hadir, menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Menteri Nusron didampingi oleh jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, termasuk Dirjen PHPT Asnaedi, Dirjen SPPR Virgo Eresta Jaya, Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, Direktur Bina Perencanaan Daerah Wilayah I Rahma Julianti, dan Kepala Kanwil BPN Jabar beserta jajaran.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi jitu dalam mengatasi masalah banjir dan erosi di Jawa Barat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Agus)
