Depok, reportaseindonesia.id|Kabar baik bagi 91 kepala keluarga (KK) atau 299 jiwa yang bermukim di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti status kepemilikan lahan yang mereka tempati, yang sebagian merupakan aset Pemkot dan sebagian lagi milik Sekretariat Negara (Setneg).
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, turun langsung ke Kampung Baru mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Muluadi pada Kamis (7/5/2025) untuk memastikan proses pendataan berjalan lancar.
Chandra mengungkapkan bahwa pendataan ini adalah langkah awal yang krusial untuk mencari solusi terbaik bagi para warga.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur Jawa Barat, langkah selanjutnya setelah pendataan ini adalah mengirimkan surat resmi kepada Setneg. Kami akan berkoordinasi intensif untuk mengklarifikasi status kepemilikan lahan ini dan mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak,” tegas Chandra.
Tak hanya fokus pada lahan Setneg, Pemkot Depok juga bergerak cepat untuk mendata lahan milik PT PP Properti (BUMN) yang berada di kawasan tersebut.
![](https://reportaseindonesia.id/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250424-WA0009-1.jpg")
Koordinasi dengan pihak pengembang ini dinilai penting untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai status seluruh lahan di Kampung Baru.
Lebih lanjut, Chandra memberikan angin segar bagi warga yang tinggal di lahan milik Pemkot Depok. Chandra menyampaikan rencana strategis untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan hunian yang layak bagi mereka.
“Kami berencana menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk program penyediaan rumah rakyat, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Kami sangat berharap Depok dapat menjadi salah satu penerima manfaat program ini, sehingga warga Kampung Baru dapat memiliki rumah yang lebih baik dan terjamin,” pungkas Chandra dengan optimisme.
Langkah proaktif Pemkot Depok ini disambut baik oleh warga Kampung Baru. Mereka berharap pendataan ini menjadi awal dari solusi nyata yang dapat memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.
Proses pendataan sendiri masih akan terus berlangsung untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat. (Agus)
