Mediasi Warga Dengan Pihak UIII di Fasilitasi Komnas HAM Hasilkan Empat Butir Kesepakatan

Mediasi Warga Dengan Pihak UIII di Fasilitasi Komnas HAM Hasilkan Empat Butir Kesepakatan

Jakarta,reportaseindonesia. id | Warga terdampak pembangunan kampus Universitas Islam Innternasional Indonesia (UIII) sambangi kantor Komnas HAM untuk memenuhi undangan mediasi dengan pihak terkait. Senin (16/09/2019)

Seperti yang diketahui Komnas HAM RI merupakan lembaga negara mandiri yang tingkat kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan diberikan mandat oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dari penegakan HAM, salah satu fungsinya adalah melaksanakan mediasi HAM.

Saat ditemui reportaseindonesia.id di kantor Komnas HAM, Sularto, SH di dampingi Andi Tatang Supriyadi, SE. SH sebagai kuasa hukum warga terdampak menyampaikan, kedatangan kami kesini karena ada undangan dari pihak Komanas HAM sebagai fasilitator antara kepentingan warga dan unsur konsesi untuk ingin mencari titik temu antara kedua belah pihak

“Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak Komnas HAM yang sudah memfasilitasi untuk mencari titik temu, karena ada 22 titik yang tidak masuk dalam verivikasi Appraisal kami akan perjuangkan supaya masuk dalam Appraisal supaya dapat ganti rugi yang sama.” ujar

Lebih lanjut dirinya menambahkan, dalam hasil pertemuan mediasi kali ini menghasilkan empat butir kesepakatan penting yaitu:

1.) Para pihak sepakat untuk dilakukan appresial terhadap warga yang terdampak atas pembangunan UIII tahap I yang belum dilakukan appresial opeh KJJP yang jumlahnya 25 atau 22 dari 61 warga yang sudah terdata sebelumnya dan hasilnya diketahui setelah dilakukan penghitungan dilapangan.
2.) Warga terdampak pembangunan UIII yang berada di kampung Bulak, Kelurahan Cisalak menyerahkan data dari masyarakat yang terdampak atas pembangunan yang belum dilakukan appresal sebagaimana tersebut pada butir pertama Tim Terpadu Pemprov Jabar pada pertemuan mediasi hari ini guna di verifikasi dan di validasi
3.) Para pihak sepakat memegang prinsip transparan terkaitdengan hasil aritmatik appresial sesuai ketentuan yang berlaku dan pihak warga dapat mengetahui hasil aritmatik dengan mengirimkan surat permohonan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan di Kememtrian Keuangan Republik Indonesia.
4.) Para pihak belum mencapai titik temu dan kesepakatan mengenai penambahan nominal hasil appresial terhadap warga terdampak atas pembangunan kampus UIII karena belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut,”pungkasnya.

Warga bersama kuasa hukum hadir penuhi undangan Komnas HAM

Ditemui seusai mediasi Direktur Pendidikan Agama Islam Kementrian RI Drs. M. Arskal Salim GP. MA kepada awak media mengatakan, Dalam waktu dekat ini kita akan selesaikan, besok ini kita akan langsung rapat dengan lurah untuk memverifikasi dan validisasi data yang kami terima ini.

“Pertemuannya nanti pada saat KJJP turun lapangan silahkan warga ikut mendampingi, KJJP tadi juga kan bersedia untuk ditemuai oleh para warga dilapangan.”ujar Arskal

Dirinya juga menambahkan,Untuk nilai nominal angka-angka itukan di atur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, nah peraturan perundang-undangan yang ada itu adalah Perpres 62 Tahun 2018 itu jadi ya tidak bisa keluar dari itu, karena kalau keluar dari itu berarti pelanggaran hukum.
Perpres 62 Tahun 2018 inilah yang mengatur apa saja yang menjadi hak-hak dari penggarap disitu,itu diatur dalam Perpres 62 itu.”pungkasnya

Dalam pertemuan mediasi dihadiri dari berbagai pihak diantaranya Tatang, S.E SH kuasa hukum warga bersama tim, Dr. H. Deni Ramdan M.T dari tim terpadu, Hardiono Sekda Kota Depok, Kaharuddin M, M.Hum Sekertaris Wakil Presiden RI, Munafrizal Manan Komisioner Komnas HAM serta instansi terkait lainnya. (Agus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

12 + ten =