Depok,reportaseindonesia.id | Jamilah (44) seorang pasien warga Beji yang menderita struk ringan mendatangi Puskesmas Beji Timur untuk mendapatkan pelayanan, namun kecewa dengan pelayanan petugas.
Pasien yang datang didampingi Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mempertanyakan fungsi mobil ambulan yang ada di Puskesmas Beji Timur
“Kami pertanyaan untuk apa itu mobil ambulan ada di Puskesmas, tetapi tidak bisa menolong warga, dengan alasan bukan wewenang Puskesmas Beji Timur melainkan Puskesmas Depok Utara yang berlokasi di Kelurahan Beji,” ujar Roy Pangharapan.
Roy menjelaskan, pasien Ibu Jamilah dibawa oleh Ibu Amnah dan relawan DKR Kota Depok lainnya ke Puskesmas Beji Timur, tapi oleh petugas diarahkan ke Puskesmas Beji, sesuai faskesnya. Padahal Puskesmas Beji tutup, libur lebaran
” Amnah meminta agar pihak Puskesmas bisa menolong untuk antar pasien ke RSUD, mengingat kondisi pasien tidak memungkinkan apabila naik angkot. Tapi menolak dengan berbagai alasan,” keluh Roy Pangharapan.
Akhirnya untuk keselamatan pasien, relawan berusaha mencari ambulan sendiri, dengan resiko bayar.
“Alhamdulillah ada ambulan yayasan, bersedia antar pasien dengan membayar Rp.300.000, mengingat kondisi pasien yang perlu segera pertolongan,ujar Roy Pangharapan.
Atas kejadian ini, DKR mengaku sangat kecewa terhadap layanan puskesmas Beji Timur, Kota Depok dan akan melakukan protes keras kepada pemerintah Kota Depok.
“Kami terus terang sangat kecewa terhadap pelayanan Puskesmas Beji, yang sangat kaku terhadap SOP, dan tentu kami protes keras karena pelayanan terkesan setengah hati. Besok Senin kami layangkan surat ke Pemerintah Kota Depok dalam hal ini dinas kesehatan,” pungkasnya.
Ditempat terpisah, Kepala UPT Puskesmas Beji Timur, Dr. Yuliani saat dihubungi via pesan singkat mengatakan, Puskesmas Beji tidak pernah menolak pasien untuk rujukan ke RS,
“Tapi rujukannya harus sesuai prosedur. Ambulan tidak bisa dipergunakan semau masyarakat, kalau pakai ambulan sudah harus tau tujuan RS nya dan RS sudah harus dipastikan menerima pasien tersebut. Dan harus ada pendampingan dari tenaga kesehatan, dan pasien harus dipastikan stabil kesehatannya saat dirujuk tersebut,” kata Yuliani. Sabtu (15/02/2021)
Lebih lanjut, terkait penolakan pasien, Yuliani menegaskan bahwa pihaknya tidak ada yang menolak
“Tidak ada yang menolak, la wong saya yg mengawal dan mencarikan rujukannya ke RSUD kok, siapa yg bilang menolak??? rujukan itu atas indikasi medis, bukan permintaan masyarakat. Prosedurnya harus dipahami. Jangan menCAP puskesmas menolak mengantar dsb kalau tidak tau prosedur rujukan,” jelasnya.
Saat reportaseindonesia.id menanyakan apakah dalam keadaan darurat seorang pasien harus menunggu rujukan, pihaknya menjawab pasien bisa langsung ke RS
“Kondisi darurat nggak perlu pakai rujukan dari Puskesmas, bisa langsung ke RS. pasien itu sudah ke RS GPI dan disarankan untuk rawat inap, kenapa pasien pulang ke rumahnya? kemudian datang ke puskesmas minta rujukan???? kalau sudah disuruh rawat inap itu artinya kan ada penanganan lebih lanjut yg harus dipantau perkembangannya,” terangnya.
Saat dikonfirmasi mengenai pemilahan domisili warga, Yuliani menjawab “memang tidak memilah domisili, yang harus dipahami itu tentang PROSEDUR RUJUKAN,” katanya.
Dirinya berharap, Masyarakat tidak mudah menuduh puskesmas tidak mau memberikan pelayanan ataupun rujukan sebelum tau prosedur pelayanan/rujukannya seperti apa.
“Kalau memang Puskesmas kedapatan tidak memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, silakan disampaikan baik baik untuk perbaikan pelayanan Puskesmas kami,” pungkasnya.
Perlu diketahui, Ambulan di seluruh Puskesmas Kota Depok dipasang stiker “Ambulan Kota Siaga Pemerintah Kota Depok Siap Melayani Warga Depok”
Penulis: Agus Suyono
