Depok, reportaseindonesia.id|Sekjen DPP Partai Gerindra, H. Ahmad Muzani memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2025-2030.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto secara tegas juga memberikan dukungan kepada Supian-Chandra untuk memenangkan Pilkada Kota Depok.
Dukungan dari Sekjen DPP Partai Gerindra ini disampaikan Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Kota Depok, H. Nuroji, yang juga selaku anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.
“Sekjen DPP Partai Gerindra, Pak H. Ahmad Muzani mengutarakan Partai Gerindra sebagai salah satu partai pengusung Supian-Chandra harus mengeluarkan seluruh potensi dalam upaya mewujudkan kemenangan di Pilkada Kota Depok,” ungkap H. Nuroji, Kamis (10/10/2024).
Struktur DPC, PAC, hingga anak ranting, para anggota DPRD, bersama koalisi partai pengusung dan pendukung, simpatisan, hingga relawan diharapkan bisa bekerja menyampaikan semangat perubahan, sebagaimana yang diusung paslon Supian-Chandra kepada seluruh masyarakat.
“Semangat perubahan harus terus digaungkan kepada masyarakat Kota Depok, yang selama ini jenuh dengan penguasa,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskannya, Supian-Chandra merupakan sosok pemimpin yang dibutuhkan Kota Depok untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang hingga kini belum terpecahkan.
“Supian-Chandra punya latar belakang dan pengalaman yang diyakini mampu menyelesaikan persoalan di Kota Depok,” tuturnya.
Selain itu, banyak ide inovatif yang menjadi program unggulan Supian-Chandra dan merupakan program yang berpihak pada masyarakat Kota Depok.
Misalnya, gratis PBB untuk NJOP di bawah Rp 100 juta. Ini program yang sangat pro rakyat. Supian-Chandra ingin warga tidak mampu bisa terbantu. Bukan sekadar menambah PAD dari pajak. Berkaitan dengan PAD tersebut, Supian-Chandra akan mencari dari sektor lain. Ini sangat luar biasa,” katanya.
Contoh lain adalah pemberian dana RW per tahun Rp 300 juta. Ini adalah upaya pemerataan pembangunan di wilayah.
“Selama ini, banyak RW mengeluhkan tidak kebagian anggaran pembangunan musrenbang kelurahan. Padahal warga di lingkungan mereka juga kan membutuhkan pembangunan dan sama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak,” pungkasnya. (Agus)
